Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dapat menjadi alternatif terbaik bagi suatu negara didalam upaya penyelesaian terhadap berbagai kasus kasus pelanggaran HAM berat karena mampu mengungkap fakta atau kebenaran dan jalan pengadilan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh rezim pemerintahan yang lama…
Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput dari kewenagan kehendak kekuasaan untuk memetakan bahan baku dari analisis kebijakan dengan sebutan gejala antara dalam diskursus analisis kebijakan. Cenderung dalam membuat kebijakan sebagian besar hanya melihat pada aspek fakta yang di…
Penemuan Hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim (dalam tugasnya) –juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum, seperti dosen, jaksa, polisi, pengacara, dan orang-orang yang bekerja di biro hukum– dalam memecahkan masalah konflik atau masalah hukum. Namun, walaupun kegiatan penemuan hukum merupakan kegiatan sehari-hari hakim dan mereka yang bekerja di bidang hukum, ternyat…
Integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. seseorang dapat dikatakan “memiliki integritas” jika yang bersangkutan bertindak sesuai dengan, nilai dan prinsip keyakinan. Integritas diartikan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas diperlukan untuk…
Integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. seseorang dapat dikatakan “memiliki integritas” jika yang bersangkutan bertindak sesuai dengan, nilai dan prinsip keyakinan. Integritas diartikan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas diperlukan untuk…
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup penga…
Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur Pengadilan (litigasi), dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan. Plea Bargaining Sytem merupakan suatunegosiasi antara penuntut umum d…
Buku pengantar hukum asuransi adalah sumber pengetahuan dan panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia asuransi. Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis asuransi, manfaat asuransi, serta cara memilih asuransi yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Buku asuransi juga memberikan gambaran detail tentang risiko dan bagaimana asuran…
Korupsi dengan kerugian keuangan negara dengan jumlah kecil atau petty corruption dengan jumlah kurang atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperlukan upaya penyelesaiannya melalui pendekatan analisis ekonomi pada hukum atau dikenal Economic Analysis of Law (EAL) sebagai solusi permasalahan persoalan anggaran penanganan perkara yang terbatas dan kelebihan muatan (over capa…