/www/wwwroot/opac.indramayukab.go.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:691 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, mg.gmd_name as `gmd`, GROUP_CONCAT(DISTINCT ma.author_name SEPARATOR " - ") AS author, GROUP_CONCAT(DISTINCT mt.topic SEPARATOR ", ") AS topic, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id left join mst_gmd as mg on b.gmd_id=mg.gmd_id left join biblio_author AS ba ON ba.biblio_id=b.biblio_id left join mst_author AS ma ON ba.author_id=ma.author_id left join biblio_topic AS bt ON bt.biblio_id=b.biblio_id left join mst_topic AS mt ON bt.topic_id=mt.topic_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) group by b.biblio_id order by b.last_update desc limit 10 offset 70" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
buku "kompilasi perjanjian internasional aktural di bidang kekayaan intelekstual yang diratifkasi indonesia" adalah sebuah tulisan yang membahas pernajnjian internasional dibidang kekayaan interlektul sebagai buku referensi.
menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu bukanlah hal yang mudah. seringkali pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan mengabaikan kewajibannya ketika mengalami PHK.
Buku ini wajib dibaca oleh pelaku bisnis, pejabat pemerintahan, penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, masyarakat luas, serta...
Di dunia kerja, pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang biasa. Namun, sering menjadi momok menakutkan, bahkan menjadi masalah yang luar biasa...
Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan instrumen juridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat mengambil andil dan berperan dalam mekanisme kehidupan masyarakat. Buku yang diramu dari beberapa diktat serta buku-buku literatur yang berhubungan materi HAN ini merupakan salah satu alternatif tepat bagi kalangan manapun yang ingin berkenalan mengenai cara kerja HAN serta rua…
HUKUM DAN KEADILAN, Peradilan yang tidak Kunjung Adil Buku ini sangat cocok dibaca mahasiswa , akademisi, penegak hukum juga praktisi hukum yang ingin memahami implementasi Sistem Peradilan Pidana belum memberikan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Urgensi Kebijakan Hukum Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga Negara khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …
Pengertian dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu riset hukum sangat diperlukan. Tujuannya, agar seorang periset hukum dapat memilah-milah dan memilih metode yang tepat ketika melakukan riset di bidang hukum sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berkualitas dan akurat. Karena itu, seorang periset hukum sudah semestinya memahami secara baik hakikat dan wujud dari riset huk…
Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang, dari zaman Kemerdekaan sampai dengan era Reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Sejak masa Kemerdekaan sampai era Reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok …