Ditapis dengan
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM 2024
Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, melalui pemilihan umum (pemilu). Sebagai langkah untuk menyambut pengadaan pemilu ini, ditetapakanlah undang-undang terkait pemilu. Pengesahan undang-undang terkait pemilu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-164-125-0
- Deskripsi Fisik
- 332 hlm.; 14x20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 324.9598 UND u
PANTASKAH OJK DIBUBARKAN?
Kebebasan yang dimiliki oleh OJK dalam kewenangan penyidikan melekat dalam sifat independensinya dan pada akhirnya menjadikan OJK memiliki kewenangan tanpa batas dalam penyidikan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan. Di mana dalam hal ini sangat memungkinkan akan terjadinya benturan terhadap lembaga independen lain yang juga memiliki tingkat independensi yang sama dengan OJK dengan kewe…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-00-3692-7
- Deskripsi Fisik
- 184 hlm.; 14x21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.43 UTO p
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME
Kejahatan Siber adalah salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Prita Mulyasari dan Cyber Terorism, menyadarkan kita bahwa masalah kejahatan tidak lagi hanya sebatas pada dunia nyata tapi juga mulai merambah dunia maya. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-462-037-0
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm.; 14x20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.168 YUR p
ASPEK HUKUM STARTUP
Buku Aspek Hukum Startup ini berisi tentang dinamika perusahaan rintisan (startup company) mulai dari pendirian Startup (perusahaan rintisan), persoalan yang dihadapi startup, baik persoalan hukum yang sifatnya internal hingga persoalan yang sifatnya eksternal (menyangkut pihak ketiga). Demikian juga buku ini membahas aspek hukum pada operasionalisasi dan tren startup, termasuk di antaranya car…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-985-4
- Deskripsi Fisik
- 240 hlm.; 14,5x20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.04 CHR a
HUKUM, HAM DAN SIBER: Konsep, pengaturan, dan pelanggaran di media sosial
apakah informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah? eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di indonesia dan bagaimana alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik yang penting dalam dalam penegakan hukum siber indonesia terlebih dengan ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang inf…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6716-25-0
- Deskripsi Fisik
- xiv+134 hlm.; 15,5x23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 302.231 OCT h
HUKUM KEJAHATAN HAM: Perspektif hukum pidana indonesia dan hukum pidana inter…
Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga (basic right) berupa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. Penyebabnya dari berbagai faktor, salah satunya lemahnya penegakan hukum. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan atas kemanusiaan ter…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-708-5
- Deskripsi Fisik
- xvi+272 hlm.; 14x20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.13 NAT h
REKONSTRUKSI HUKUM REHABILITASI: Bagi pecanddu dan korban penyalah guna narko…
Pada hakekatnya, eahabilitasi seyogianya diberikan kepada pecandu dan korban penyalah guna narkotika selama memenuhi persyaratanyang diatur dalam Perundang-Undangan. Prinsip keadilan sosial dalam kebijakan rehabilitasi dapat dikaitkan dengan prinsip negara hukum. Pertimbangan tentang rehabilitasi ditinjau dan pertimbangan filosofi, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Karakteristi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6232-51-4
- Deskripsi Fisik
- 268 hlm.; 15,8x24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 PRA r
PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
Buku ini membahas Penegakan Hukum Kehutanan dalam perspektif teoritis, normatif dan sosiologis, yang dimulai dari korelasi antara hutan dan masyarakat, arti pentingnya hukum kehutanan, pengaturan hukum kehutanan, pelanggaran hukum kehutanan dan penegakan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan perusakan hutan. Pada bagian akhir buku ini dibahas hambatan-hambatan dalam penegakan hukum keh…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-09-0919-1
- Deskripsi Fisik
- xiv+170 hlm.; 16x23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 MUR p
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: Konsep dan praksis penyelenggaraannya
Topik seputar implementasi sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan kegiatan negara clan pergeseran sistem pemerintahan hendaknya terus dikaji dalam bidang ilmu tertentu, salah satunya Ilmu Hukum Administrasi. Konsekuensinya, dibutuhkan pula sebuah referensi yang terus menerus di-update dalam rangka mendiseminasi pemahaman seputar sistem pemerintahan melalui bidang Ilmu Hukum Administrasi. Dal…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6716-11-3
- Deskripsi Fisik
- xii+162 hlm.; 15,5x23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 321 NUS s
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu peradilan yang ada di Indonesia untuk mengajukan gugatan apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan warga negaranya. Perlu digarisbawahi bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara rentan menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-01-2956-8
- Deskripsi Fisik
- viii+280 hlm.; 16x23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 TEG h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah